Ngono Ya Ngono, The Span of Tolerant

Apa yang membuat manusia hidup, mungkin ambisinya. Dengan ambisinya itu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kebutuhan itu harus dicari sampai dapat, atau bahasa heroiknya diperjuangkan untuk mencukupi hidupnya. Dalam memperjuangkan itulah sering terjadi kompetisi yang karena langkanya persediaan sumber-sumber ekonomi, menimbulkan friksi atau persinggungan yang tidak sehat. Begitu persinggungan memuncak lalu melupakan sendi-sendi kewajaran berkompitisi, sampai tega melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis yang melukai hati orang lain.

Tengoklah jika ada antrian pembagian bahan pokok, misalnya karena banjir, lebaran, Idul kurban, atau antrian naik kereta api menjelang lebaran atau liburan. Merebutkan pembagian atau sumber ekonomi yang tak seberapa tersebut sering terjadi kekerasan fisik yang kadang-kadang menimbulkan korban. Itu baru perebutan sumber ekonomi, belum lagi soal pelayanan publik. Ambil contoh pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Hampir setiap loket pelayanan selalu ada biayanya. Bukankah mereka telah dibayar untuk tugas itu? Mereka sering keliru menafsir tugasnya. Mereka menganggap bahwa tugas yang dilakukan itu sebagai kekuasaan, yang dapat menentukan prioritas pelayanan. Sementara antara persediaan dan kebutuhan berjarak senjang sekali.

Ada contoh sebuah perusahaan yang memberikan layanan publik. Karena waktu itu masih kuat monopoli pemerintah, maka kantor tersebut disembah-sembah oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya. Karena sangat dibutuhkan, sementara monopoli dipegang kuat, maka yang namanya pungli (pungutan liar) luar biasa merajalela. Jasa pelayanan yang tarifnya sudah ditentukan pemerintah, ketika dijual ke masyarakat seperti dilelang saja. Zaman toh tak bisa langgeng, arus perubahan deras sekali menerjang. Ketika orde baru ambruk, mau tak mau tembok monopoli jebol juga. Munculah pesaing yang memberikan pelayanan sangat agresif dengan harga dan mutu layanan yang prima. Maka kelengerlah perusahaan tersebut. Pegawai pemerintah betul-betul sulit membedakan antara tugas dengan kekuasaan. Tugas yang harus dilakukan dianggap kekuasaan, sementara permintaan jauh melampau persediaan, maka lahirlah pungli.

Bagaimana sikap masyarakat tentang hal ini? Pada dasarnya masyarakat timur (Asia) bersikap sangat toleran. Masyarakat tidak terlalu kaku menjalani hubungan kemasyarakatan. Tidak seperti masyarakat barat yang kaku dan harus sesuai dengan kaidah hukum. Di Asia orang tidak keberatan memberikan kelonggaran (span of tolerant) berupa ekspresi rasa terimakasih jika layanan publik diberikan dengan harga yang rasional dan mutu yang terbaik. Tetapi ketika harga ditentukan semena-mena karena menguasai monopoli, maka harga melambung tinggi dan mutu pelayanan menjadi buruk, akibatnya rakyat kecewa berat. Reformasi, kemajuan ekonomi, kebebasan berpendapat sama sekali belum menyentuh dan mengurai ruwetnya pelayanan publik. Padahal pelayanan publik itulah yang paling dekat menyentuh hati rakyat. Bagi calon (pemimpin) yang akan berancang-ancang untuk pemilihan yang akan datang, inilah kesempatan emas untuk dihampiri.

Cerita di atas hanyalah sebuah contoh, disekeliling anda pastilah banyak sekali contoh yang bisa ditemui. Carilah departemen yang memberikan pelayanan publik, misalnya perhubungan, kesehatan, perdagangan, kependudukan, dan lain sebagainya. Belum lagi di DPR yang merupakan epicentrum kekuasaan. Jarum penunjuk sudah jauh meninggalkan angka ratusan juta dan sudah menyentuh angka ratusan milyard.

Birokrasi yang semestinya menjadi rel malah menjadi barikade pelayanan publik. Presiden Megawati dulu saking jengkelnya, menyebut birokrasi seperti tong sampah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyebut birokrasi sangat menjengkelkan. Gambaran nyata buruknya pelayanan publik, karena salah menerapkan ambisi.

Ambisi mungkin yang membuat manusia hidup, tetapi ketika ambisi mendominasi nafsu menguasai, dan tak mengindahkan norma kesantunan kultural, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan yang menghancurkan pranata sosial. NGONO YA NGONO, NING AJA NGONO adalah bahasa Jawa yang terjemahan bebasnya “begitu ya bolah-boleh saja, tetapi mbok jangan kelewat batas”, adalah ekspreksi kesantunan kultural ketimuran yang memberi ruang kelonggaran dalam menjalankan pelayanan publik. Tetapi sangat tidak patut ketika kelonggaran itu berubah menjadi “harus ada persetujuan ingsun, kalau mau silakan, kalau tidak mau harap minggir, next”.